JRC Naikkan Rating Utang, Luhut: Perekonomian Makin Baik

YOGYAKARTA, iNews.id - Lembaga pemeringkat surat utang (obligasi) asal Jepang, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) meningkatkan rating obligasi Indonesia dengan tetap di level layak investasi (investment grade). Rating obligasi jangka panjang berdenominasi valuta asing naik dari BBB- menjadi BBB dan outlook-nya naik dari positif menjadi stabil.

Sementara itu untuk rating obligasi jangka panjang berdenominasi rupiah juga naik dari BBB menjadi BBB+ dengan outlook stabil dari positif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengatakan kenaikan peringkat tersebut membuktikan perekonomian Indonesia semakin baik.

"Kemarin Lembaga pemberi peringkat Japan Credit Rating Agency (JCR) menaikkan Sovereign Credit Rating (Peringkat Surat Utang) Republik Indonesia dari BBB minus menjadi BBB artinya angka untuk interest uang sekarang lebih rendah. Ini menunjukkan perekonomian kita makin berkembang baik dan keadaan ini harus dipelihara," kata Luhut dalam keterangan resminya, Sabtu (10/2/2018).

Lembaga JCR mengatakan, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terjadi reformasi struktural di Indonesia yang menciptakan keberlanjutan pertumbuhan dan tidak bergantung pada sektor sumber daya alam. JCR mencatat adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia yang ditandai peningkatan investasi swasta dari dalam negeri maupun asing. Apalagi pemerintah saat ini berkomitmen tinggi untuk membangun infrastruktur.

"Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Belum pernah ada Presiden di Indonesia yang dalam setahun empat kali datang ke Papua hingga pelosoknya untuk memastikan pembangunan berjalan di sana. Sehingga waktu beliau diberi kartu kuning oleh mahasiswa, saya tidak mengerti, apa alasannya?  Sewaktu saya jadi Menko Polhukam pun saya undang para Duta Besar, Jaksa Agung Australia untuk melihat langsung. Lihat langsung keadaan di Papua. Nah, jadi sebelum bertindak kalian harus tahu dulu, apa yang kalian bicarakan atau lihat secara langsung," katanya.

Ia melanjutkan, sebenarnya dana yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk membiayai kurang dari 30 persen pembangunan di Indonesia. Karena itu pemerintah kini mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan dengan menggunakan dana pemerintah seminimal mungkin.

"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain diluar APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), misalnya Blended Finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan.  Saya presentasikan hal ini di Davos pada acara World Economic Forum dan mereka mengacungkan jempol karena indonesia dinilai kreatif dalam mencari sumber pendanaan," ucapnya.

Menurutnya masih ada yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi Indonesia, yaitu luasnya laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia. Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya yang bisa mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Hal tersebut bisa menjadi modal yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi impor garam industri pada tahun 2020. Sebab, saat ini pemerintah telah menyiapkan 30 ribu hektar lahan ladang garam di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Nanti kita pakai teknologi yang lebih baik sehingga produksinya bisa lebih bagus, dengan kadar garam mencapai 98 persen," kata dia.

Editor: Ranto Rajagukguk