DJP Berikan Keringanan Pajak bagi Korban Bencana Sulteng

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenhub) memberikan keringanan pajak bagi korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Keringanan ini sama dengan yang diberikan kepada korban bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerbitkan Keputusan Peraturan Dirjen Pajak terkait hal ini. Adapun keringanan diberikan untuk wajib pajak (WP) yang berdomisili atau memiliki kegiatan usaha di daerah bencana.

ABAC Digelar di Indonesia, Kadin Siapkan Strategi Jaring Investasi di Atas USD60 Miliar

"Terkait dengan bencana Palu dan Donggala tanggal 28 September kemarin, DJP seperti halnya di bencana di Lombok kita juga keluarkan keputusan Perdirjen untuk berikan keringanan WP di wilayah bencana," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Ia melanjutkan, keringanan pajak ini berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan, pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pemberian pengurangan pembayaran angsuran PPh 25 bagi WP yang menjadi korban.

Namun, keringanan ini hanya berlaku untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan yang jatuh tempo mulai 28 September-31 Desember 2018. Keringanan tersebut berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi atas pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan, dan pembayaran pajak.

"Kalau untuk PPN itu masa pajak jatuh tempo Agustus-Desember, kalau untuk PPh itu yang jatuh tempo September-Desember, juga jatuh tempo pembayaran PBB September-Desember," ucapnya.

Hal tersebut diberikan keringanan sampai dengan 31 Maret 2019. Sementara, pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan diberikan hingga 28 Februari 2019.

"Keringanan ini sudah diatur dalam Keputusan Perdirjen Pajak, yang sudah ditandatangani sore tadi," kata dia.

Mengenai keringanan untuk PPh 25, pihaknya masih mengkaji bagaimana ketentuannya. Hal ini diupayakan karena wilayah tersebut mengalami kelumpuhan ekonomi sejak 28 September lalu.

"Ini masih sedang didiskusikan dan diformulasikan ketentuannya di internal DJP," ucapnya.

Sebelumnya, DJP telah keringanan yang sama kepada WP di Lombok menyusul terjadinya bencana gempa di wilayah tersebut. Namun, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 29 Juli 2018 hingga masa status darurat bencana berakhir di Lombok.

Editor: Ranto Rajagukguk