Bangun Pembangkit EBT di Ibu Kota Baru, PLN Harus Ubah RUPTL

JAKARTA, iNews.id - Ibu Kota baru direncakana menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT) karena mengusung konsep green city. Hal ini diperlukan pembangunan pembangkit listrik baru yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Faby Tumiwa mengatakan, PT PLN (Persero) perlu mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029. Hal ini agar dapat mengalokasikan lebih banyak pembangunan pembangkit berbaisis EBT di Kalimantan.

Transaksi Program Belanja Nasional 2025 Tembus Rp393,78 Triliun

"Kalau ingin membuat pasokan listrik IKN di Paser-Penajam berasal dari energi terbarukan, maka dalam RUPTL 2020-2029 perlu dialokasikan lebih banyak pembangunan pembangkit energi terbarukan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/9/2019).

Lebih lanjut, pengubahan RUPTL ini diperlukan karena kelistrikan di Kaltim ke depannya akan terintegrasi dengan sistem di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Oleh karena itu diperlukan pengubahan dalam perencanaan pembangunan pembangkit listrik di seluruh Pulau Kalimantan.

"Tetap akan dioperasikan oleh PLN. Tapi pemerintah yang mengesahkan RUPTL kan bisa memerintahkan PLN membangun banyak pembangkit ET," ucapnya.

Namun, sebelumnya PLN menyebutkan penerapan EBT secara 100 persen di ibukota baru sulit direalisasikan. Pasalnya, EBT tidak dapat memproduksi listrik secara berkelanjutan. Misalnya, pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya bisa menghasilkan listrik saat matahari bersinar sehingga saat malam tidak dapat memproduksi listrik.

Menurutnya, dengan potensi sumber daya alam pulau borneo ini membuat PLN dapat mengakalinya dengan memanfaatkan sumber lain seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, hingga biomassa. Dengan demikian, kebutuhan listrik Ibu Kota baru dapat tetap terpenuhi selama 24 jam nonstop.

"Kombinasi pembangkit-pembangkit dan ditambah smart grid akan dapat menyediakan listrik 24 jam, 7 hari seminggu secara andal," kata dia.

Dengan demikian, keberhasilan rencana pemerintah mewujudkan green city tergantung pada perencanaan sistem kelistrikan Ibu Kota baru. Perencanaan sistem kelistrikan ini perlu dibuatkan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden terkait perencanaan IKN yang berbasis pada sustainable energy.

"Ini yang perlu dikomunikasikan oleh pemerintah kepada PLN. Kementerian Bappenas dan Kementerian ESDM harus memastikan perencanaannya kelistrikan dilakukan dengan memprioritas kan energi terbarukan," tutur dia.

Sebagai informasi, porsi pembangkit batu bara masih sangat dominan mengingat potensi batubara yang tinggi di Kalimantan terutama Kalsel dan Kaltim. Sementara untuk potensi pemanfaatan tenaga air masih perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam RUPTL 2020-2029, porsi pembangkit EBT di Kalimantan akan meningkat 2,1 persen pada 2019 dan akan terus meningkat menjadi 12,1 persen pada 2028 yang didominasi oleh PLTA.

Editor: Ranto Rajagukguk