Anggaran Belanja Pemerintah Sentuh Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: untuk Pemerataan Kesejahteraan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran belanja pemerintah yang menyentuhb Rp3.061 triliun di 2023 merupakan tanggung jawab yang luar biasa besar.

Terkait dengan itu, penggunaan anggaran belanja harus dilakukan secara transparan dan akuntable, mulai dari sisi perencanaan penganggaran, hingga pelaksanaan penggunaan anggaran. Pasalnya, masyarakat akan menyoroti sejauh mana belanja pemerintah bermanfaat bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

Laba BP Turun 16 Persen pada 2025 Imbas Jatuhnya Harga Minyak

"Masyarakat akan terus bertanya, 'apa manfaat APBN bagi saya?' Sebagian testimoni barangkali tadi direkam, namun yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa APBN adalah sebuah anggaran yang sangat penting bagi meningkatkan kesejahteraan dan juga pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Menkeu menyampaikan, banyak dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu yang mungkin hadir dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono. Sri bercerita, Menteri Trenggono meminta anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat tambak udang yang sekarang ini.

"Bahkan beliau berkali-kali telpon saya bahwa sudah mulai panen parsial. Bapak Presiden sendiri sempat hadir dalam peresmian tambak udang, lebih dari 60 hektare dari 100 hektare. Pertanyaannya, kenapa Menteri Perikanan membuat tambak udang kalau sudah menghasilkan penerimaan dan anggarannya sudah diinvestasikan?" ungkap Sri Mulyani.

Terkait degan itu, lanjutnya, mungkin perlu dipikirkan bagaimana kreativitas untuk men-sustainnya, dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peran dari swasta maupun masyarakat, tetapi meng-enpower mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Menteri KKP.

"Tentu yang mendapatkan ranking pada hari ini, kecuali satu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semuanya mendapatkan tepuk tangan. Jadi pembelajarannya besok lagi, Menkeu tidak boleh ikut kompetisi karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menkeu dan Kemenkeu akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga suatu pembelajaran," tutur Sri Mulyani.

Sri mengatakan, ini yang dia anggap sebagai kepekaan publik. Yang kedua, indikator kualitas belanja dilihat dari EKA dan IKPA, dia juga akan melihat di dalam bagaimana K/L sekalian bisa menjelaskan ke publik, terlebih karena masyarakat dalam era media sosial dan informasi yang terbuka.

"Kalau bapak dan ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik, tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat juga tidak nge-klik. Karena publik ini juga diisi berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi, saya juga berharap agar bapak dan ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing K/L bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting," pungkas Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa