Wapres Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Oknum Penimbun Bahan Pangan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta penegak hukum mengambil tindakan tegas oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng atau pangan pokok lainnya. Menurutnya, penimbunan menjadi faktor fundamental kelangkaan dan melonjaknya harga komoditas di pasaran.

Selain menindak tegas pelaku penimbunan, Ma'ruf juga menginstruksikan kementerian dan lembaga (K/L) terkait mengambil langkah inisiatif dan strategis untuk menekan kenaikan harga komoditas di pasar saat Ramadan dan Idul Fitri mendatang.

Airlangga Sebut Ketahanan Ekonomi Indonesia Tak Terjadi Kebetulan

"Ketiga stabilitas harga jangka pendek dalam menghadapi sampai Lebaran ini jangan sampai terjadi ketidakstabilan harga karena itu ada hubungannnya dengan ketersediaannya pasokan dan juga kelancaran distribusi sehingga stabilitas harga ini bisa dijamin," kata dia di Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Hanya saja, Wapres memastikan harga pangan, khususnya minyak goreng masih mengalami kenaikan saat perayaan keagamaan umat muslim tahun ini. Tetapi, menurutnya, kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar.

Mendag Libatkan Polri, Penjual Minyak Goreng di Atas HET Bakal Dihukum Mulai Hari Ini

"Saya katakan Ramadan dan Lebaran (Idul Fitri 2022) akan terjadi kenaikan harga, namun dalam batas yang wajar," ucapnya.

Kenaikan itu, disebabkan adanya oknum tertentu yang melakukan penimbunan komoditas seperti minyak goreng. Dia pun mengutuk keras tindakan tersebut dan meminta penegak hukum mengambil langkah tegas atas permasalahan tersebut.

"Saya harapkan penegakan hukum yang tegas terhadap para fulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tegas kalau tidak menjadi kelangkaan barang dan juga pada harga naik," ujarnya.

Wapres juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Pangan Nasional (BPN) agar proses distribusi komoditas di pasar berjalan lancar. Pemerintah mencatat, kendala distribusi menjadi faktor lain terjadinya kelangkaan pangan di masyarakat.

"Kemudian saya berharap distribusi, kelancaran distribusi, ini juga mempengaruhi. kalau distribusi ini tersendat termasuk juga warning, terjadi sesuatu keterlambatan supaya terjadi percepatan untuk mengurai agar jangan sampai terjadi ketidaklancaran distribusi. Ini kepada menteri perdagangan, juga Kepala Badan Pangan Nasional, saya minta kelancaran distribusi ini jangan sampai menjadi kendala," tutur Ma'ruf.

Editor: Jujuk Ernawati