Terdampak Covid-19, Petani Kopi Didorong Bentuk Koperasi

JAKARTA, iNews.id - Banyak pelaku UMKM, khususnya mikro yang bergerak di bisnis kopi. Jumlah petani kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang, terbesar ketiga setelah Ethiopia dan Uganda.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 96,6 persen lahan kopi dikuasai oleh perkebunan rakyat (petani mikro dan kecil). Sementara 2,02 persen perkebunan swasta dan 1,86 persen perkebunan besar milik negara.

Transaksi Program Belanja Nasional 2025 Tembus Rp393,78 Triliun

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, petani kopi kini terdampak pandemi Covid-19. Meskipun produksi kopi tinggi, lemahnya permintaan membuat stok tak terserap maksimal.

"Ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa banyak komoditi pangan yang tidak terserap, daya beli turun dan ekspor turun. Kami lihat salah satunya kopi, padahal produksinya sedang baik. Namun karena menghadapi pandemi, penyerapan terganggu," ujarnya, Rabu (23/9/2020).

Teten mendorong petani kopi memperkuat kelembagaan dengan membentuk koperasi. Ini bisa menjadi salah satu solusi agar permasalahan para petani kopi yang terjadi saat ini dapat diatasi, di antaranya kesulitan dalam menjual produk kopi hingga faktor pembiayaan.

"Saya mendorong agar di setiap daerah petaninya tergabung dalam koperasi. Saya ditugaskan Bapak Presiden untuk memperkuat koperasi pangan dan produksi, terutama di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kopi adalah salah satu keunggulan domestik, kita perkuat kelembagaannya," tuturnya.

Teten mengatakan, koperasi, dengan ditopang LPDB-KUMKM bisa menjadi off taker (pembeli barang) produk pertanian, sehingga akan terdapat perlindungan dari sisi pasar, karena produk akan dibeli oleh koperasi.

"Yang terjadi sekarang adalah petani kesulitan untuk menjual produknya. Kami rancang kelembagaan, sehingga penjualan produk ini dapat diintegrasikan dengan koperasi, agar petani tidak lagi mengalami kesulitan penjualan," ucapnya.

KemenkopUKM akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan bibit unggul serta penyuluhan, demi kesejahteraan petani.

"Kualitas bibit dan penanaman perlu ditingkatkan. Kami integrasikan dengan Kementan untuk penyuluhan dan penyediaan bibit unggul, sehingga akan meningkatkan perbaikan kesejahteraan petani," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah