SPKS Sebut 3 Masalah yang Dihadapi Perkebunan Kelapa Sawit, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan situasi terkini di tengah momentum kebijakan larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) saat ini. Selain itu, petani sawit juga menyampaikan tuntutan serta solusi yang perlu dijalankan oleh pemerintah di situasi saat ini.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto menuturkan, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng harus dijadikan momentum pemerintah untuk merombak sistem perkebunan kelapa sawit yang ada. 

Baca Juga

Danantara Groundbreaking Enam Proyek Hilirisasi Senilai Rp118 Triliun

"Masalah yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit secara nasional paling tidak didasari oleh tiga aspek," ujarnya lewat siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (13/5/2022).

Pertama, reforma agraria yang belum dijalankan, sehingga perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber konflik agraria dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. 

Baca Juga

Alih Fungsi Lahan Persawahan Jadi Perkebunan Kelapa Sawit di Penajam Paser Utara Sulit Dibendung

Kedua, perkebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem pertanian monokultur berdampak pada lingkungan hidup. 

"Ketiga, ketergantungan petani sawit kepada korporasi kelapa sawit sangat akut, petani sawit belum mempunyai pabrik pengelolaan kelapa sawit, seperti industri pengolahan menjadi CPO hingga minyak goreng. Hulu hilir kelapa sawit hanya dikuasai segelintir orang kuat," kata Darto.

Baca Juga

Perusahaan Kelapa Sawit Teladan Prima Agro Umumkan Rencana Go Public 

Oleh karena itu, Darto menyampaikan, pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pabrik kelapa sawit/perusahaan dari tingkat trader, grower hingga produsen yang ikut andil dalam menentukan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit secara sepihak di lapangan yang tidak berdasar pada harga penetapan pemerintah. 

Baca Juga

Harga TBS Kelapa Sawit Naik, Petani Peroleh Rp12 Juta Sebulan

"Selain itu pemerintah perlu mengawasi berbagai praktik menyimpang lainnya yang merugikan petani sawit," ucapnya.

Secara detail, Darto mencontohkan, perusahaan Wilmar melalui anak perusahaannya PT Citra yang memiliki tiga pabrik kelapa sawit (PKS) sampai dengan saat ini masih tutup, sehingga berpengaruh terhadap penurunan harga TBS kelapa sawit yang cukup tinggi. 

Adapun di tingkat petani harga TBS kelapa sawit berkisar Rp1.600-Rp1.750 per kilogram. Sama halnya dengan kondisi di Sumatera dan Kalimantan Barat. 

"Gejolak harga TBS yang terjadi saat ini membuat petani panik dan mempengaruhi ekonomi keluarga petani," tuturnya. 

Editor: Aditya Pratama