Pungutan Pajak Ekspor Tinggi, Ekspor Cangkang Sawit Jadi Terhambat

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) meminta keringanan pajak ekspor cangkang sawit. Pasalnya, tingginya bea keluar dan dana pungutan sawit membuat ekspor cangkang sawit turun.

Ketua Umum APCASI, Dikki Akhmar menilai, cangkang sawit memiliki potensi ekspor yang besar karena biasa digunakan sebagai biomassa di beberapa negara Asia seperti Jepang dan Thailand.

GOTO Beli Naming Rights Blok M Hub dari MRT

Pada 2019, volume ekspor cangkang sawit mencapai 1,8 juta ton dengan nilai devisa 144 juta dolar AS. Namun hingga Juni 2020, ekspor cangkang sawit baru sekitar 800.000 ton dengan nilai devisa 84 juta dolar AS.

"Kami prediksi hingga akhir tahun 2020 akan terjadi penurunan, hanya mencapai 1,2 juta ton. Hal ini disebabkan tingginya bea keluar dan dana pungutan sawit yang mencapai hingga 22 dolar AS per ton," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Menurut Dikki, pungutan sebesar itu menghambat ekspor cangkang sawit. Apalagi, saat ini pemerintah berencana menaikkan dana pungutan sawit sehingga total beban eksportir untuk pajak ekspor dan pungutan sebesar 27 dolar AS per ton atau 33 persen dari harga produk.

"Dengan naik menjadi 22 dolar AS saja hampir 90 persen eksportir tidak melakukan ekspor dan terpaksa merugi. Ini jadi kendala kita. Di satu sisi diminta genjot ekspor, tetapi dana pungutan yang tinggi ini jadi rintangan," kata dia.

Dikki melanjutkan, potensi ekspor cangkang sawit sangat besar terutama dari sumber-sumber yang berada di remote area. Hampir 30 persen cangkang sawit di beberapa daerah tidak bisa diekspor atau digunakan di dalam negeri sehingga hanya menjadi limbah yang tidak produktif.

"Kami hanya mengekspor cangkang sawit dari remote area yang cangkang sawitnya tidak digunakan baik oleh pabrik CPO maupun kebutuhan industri domestik di dalam negeri. Jadi jangan anggap ekspor cangkang sawit menghambat kebutuhan biomassa dalam negeri," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memisahkan kebijakan pajak cangkang sawit dengan produk CPO dan turunan lainnya. Hal ini perlu dipertimbangkan karena kebijakan harga CPO tidak relevan dengan harga ekspor cangkang sawit.

"Kami tidak menutup mata untuk bayar pajak dan dana pungutan, tetapi kalau kebijakan tidak terkendali dan terlalu tinggi akan menghambat ekspor. Belum lagi soal berubah-ubahnya besaran pajak cangkang sawit sehingga menimbulkan tidak stabilnya harga ekspor," ucap Dikki.

Editor: Rahmat Fiansyah