Petani Tembakau Desak Prabowo Batalkan Aturan Kemasan Rokok Polos

JAKARTA, iNews.id – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas. Hal itu sesuai pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Menurut Sekretaris Jenderal APTI, Kusnadi Mudi kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian petani dan menghambat pertumbuhan perekonomian, terutama target pertumbuhan sebesar 8 persen. Tak cuma itu, peredaran rokok ilegal di Tanah Air juga akan merajalela.

Kementan Siapkan 4 Juta Dosis Vaksin PMK di 2026, Jabar Jadi Prioritas

“Aturan ini menjadi sorotan di kalangan petani karena dampak jangka panjangnya akan menyuburkan yang ilegal,” ujar dia di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mudi menjelaskan jika semua kemasan rokok di pasar sama, maka masyarakat tidak bisa dibedakan antara rokok legal yang membayar cukai dengan rokok ilegal yang tidak bayar cukai. Imbasnya, penyerapan hasil tembakau dari para petani juga akan turun, merusak tata niaga perkebunan tembakau, dan semakin menyengsarakan wong cilik.

Duh! RI Bisa Kehilangan Rp27,7 Triliun gegara Kemasan Rokok Polos

“Jika kebijakan ini diterapkan, maka banyak dampak negatif dalam jangka panjang yang muncul, termasuk dapat mematikan mata pencaharian kami,” tuturnya.

Mudi pun meminta pemerintahan Prabowo-Gibran segera membatalkan Rancangan Permenkes yang dapat berimbas buruk bagi masa depan pertembakauan.

“Kami mohon kepada pemerintah baru agar dapat melihat sisi positif dari sektor tembakau yang selama ini telah berjasa untuk keluarga kami dan berkontribusi besar pada negara,” kata Mudi.

Senada dengan itu, Ketua DPC APTI Pamekasan, Samukrah, berharap pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan pendekatan berbeda dari sebelumnya dalam memandang kebijakan yang didorong oleh Kementerian Kesehatan yang memicu pertentangan.

“Pemerintah selama ini dinilai tidak melihat kesulitan para petani dengan memberikan tekanan sangat besar terhadap industri tembakau. Sehingga harapan kami pemerintahan baru dapat melihat keberlangsungan industri tembakau dari semua aspek, termasuk dari sisi petani,” ucapnya.