Pemerintah Tawari UEA Kelola Bandara Kertajati, Bakal Joint Venture dengan BUMN
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati ke investor asal Uni Emirat Arab (UEA), Abu Dhabi Airports.
Tawaran itu, disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohammed Al Mazroei, dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports, Sheikh Mohammed, di Abu Dhabi.
Menanggapi tawaran tersebut, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan opsi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture bisa dilakukan untuk mengelola Bandara Kertajati.
Perusahaan joint venture nantinya terdiri dari Abu Dhabi Airports, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, dan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) atau PT BIJB.
AP II Sebut Keterisian Penumpang di Bandara Kertajati Sentuh 75 Persen
"Nanti joint venture bisa kayak di (Bandara) Kualanamu," ujar Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Menurut dia, skema kerja sama bisa mengikuti jejak Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). Di mana, pemerintah melalui AP II menggandeng GMR Airports Consortium sebagai mitra untuk mengelola bandara tersebut.
Bandara Kertajati Beroperasi, Sandiaga Uno Targetkan Wisatawan Malaysia ke Jawa Barat Naik 15 Persen
GMR Airports Consortium sendiri dipilih sebagai mitra strategis setelah melalui serangkaian proses tender. Setelah itu, AP II dengan GMR Airports Consortium membentuk joint venture company (JVCo).
Pada tahap itu, AP II sebagai pemegang saham mayoritas menguasai 51 persen saham PT Angkasa Pura Aviasi, sementara GMR Airports Consortium memegang 49 persen. Kendati begitu, kemitraan strategis ini bukan transaksi penjualan saham atau penjualan aset Bandara Internasional Kualanamu.
Editor: Jeanny Aipassa