OJK Ungkap Modus Kasus Asuransi Jiwa Prolife, Abaikan Ganti Rugi Nasabah Rp566,24 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap modus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi JiwaProlife Indonesia atau sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Perusahaan tersebut diduga mengabaikan perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada nasabah senilai Rp566,24 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengungkap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Usut Kasus Asuransi Jiwa Prolife, OJK Sita Aset Rp113,97 Miliar

Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas pengabaian kewajiban perusahaan dalam membayar ganti rugi kepada nasabah dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pengabaian perintah pembayaran ganti rugi terjadi pada periode 2022 hingga 2023. Atas pelanggaran tersebut, OJK telah melakukan upaya hukum komprehensif untuk menyita aset-aset yang bernilai ekonomis.

OJK Denda 100 Pelanggar Pasar Modal Rp86,26 Miliar dan Cabut 1 Izin Perusahaan

"Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp113,97 miliar," ucap Kiki, Kamis (9/7/2026).

Tindakan ini menjadi pesan keras bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan agar tetap mematuhi aturan main yang berlaku. Friderica memastikan bahwa OJK tidak akan membiarkan tindakan yang merugikan masyarakat dan mengganggu integritas pasar keuangan.

OJK Jamin Pasar Modal Indonesia Tak Akan Turun Kasta di MSCI

"Ini juga perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama dengan seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu untuk mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan wewenang OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan," ungkapnya.

Terkait desas-desus mengenai penanganan kasus asuransi lainnya, ia menegaskan OJK tidak tinggal diam meskipun tidak selalu bisa memublikasikan setiap tahapan penyidikan secara terbuka. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola industri agar sektor perasuransian tetap sehat dan transparan.

"Kami akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tentu saja mempercepat respon terhadap kasus-kasus yang berpotensi atau telah merugikan konsumen dan masyarakat," tambah Kiki.

Seturut itu, Friderica menekankan perihal penyitaan aset ini merupakan simbol komitmen OJK dalam memulihkan kepercayaan publik. Bagi OJK, kepercayaan merupakan napas utama yang menggerakkan industri jasa keuangan nasional.

"Penanganan perkara ini bukan hanya tentang satu kasus hukum; lebih dari itu, ini adalah sebagai bukti upaya besar OJK dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk membangun sektor jasa keuangan yang terpercaya karena kepercayaan adalah modal utama dari industri jasa keuangan," ucap Kiki.

Editor: Puti Aini Yasmin