Infrastruktur Air di RI Butuh Investasi Rp1.000 Triliun, Pemerintah Bakal Gandeng Pihak Swasta

BANDUNG, iNews.id - Infrastruktur air di Indonesia diperkirakan masih membutuhkan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Saat ini, pemerintah gencar mencari skema pembiayaan untuk membiayai sektor ini, termasuk investasi swasta atau asing.

"Kalau bicara potensi itu sangat besar, investasi untuk perpipaan saja saat ini baru 20 persen, artinya masih ada 80 persen yang harus diisi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam workshop “Blended Finance for Water Sector” di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung, Senin (20/3/2023). 

Baca Juga

Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Selama Ramadan hingga Idulfitri

Herry menambahkan, investasi pada sektor air sangat besar. Pada sektor perpipaan, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp123,4 triliun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun. Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur 30 persen pipa. 

"Di RPJMN untuk menaikkan dari 20 menjadi 30 persen infrastruktur pipa butuh dana Rp123,4 triliun untuk lima tahun. Kalau 80 persen, bisa jadi sampai Rp1.000 triliunan lebih," ucapnya.

Baca Juga

SPAM Banjarbakula Senilai Rp787 Miliar Diresmikan, Bisa Suplai Air ke 60.000 Rumah Tangga

Menurutnya, infrastruktur sektor air masih sangat bergantung pada APBN, sehingga dibutuhkan pendanaan dari sektor swasta. Pasalnya, proyek Infrastruktur sektor air membutuhkan investasi yang sangat besar tanpa pendapatan yang dihasilkan.

"Innovative water financing menjadi isu mendasar untuk menjamin ketersediaan air dan mencapai target SDG. Pendekatan bisnis seperti biasanya harus ditinggalkan dan stakeholder utama harus bekerjasama untuk meningkatkan investasi di sektor air ini," tuturnya.

Baca Juga

Menteri PUPR Ingin Tiru Korsel Terapkan Metode Ozon untuk Sistem Air Bersih IKN

Melalui workshop ini, kata dia, diharapkan bisa mendapatkan format tepat untuk pembiayaan ini. Ditargetkan pihak swasta bisa masuk, tapi harga airnya juga terjangkau. Namun, menarik pihak swasta, diperlukan kepastian usaha. 

Baca Juga

Kementerian PUPR Bangun SPAM Pendukung KEK Pariwisata Likupang

"Ini yang harus disediakan dan dicari formatnya. Harus ada kepastian untuk pendapatan, karena biaya yang dikeluarkan besar," kata Herry.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, Jawa Barat membutuhkan setidaknya dana sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan sektor air hingga tahun 2035. Namun, dana tersebut akan berat jika hanya mengandalkan dana pemerintah. 

"Sampai 2035 kita butuh investasi hingga Rp20 triliunan. Sehingga blended financial ini andalan salah satu solusi yang diharapkan bisa mengatasi kebutuhan anggaran kita. Kita tahu, kalau urusan air bersih di Jabar sudah lumayan, tapi kalau urusan pipa, kita masih kecil," ucap Setiawan.

Editor: Aditya Pratama