Danantara: Compliance Penting bagi Perusahaan, Strategi Jaga Keberlanjutan Bisnis

JAKARTA, iNews.id - Managing Director Internal Audit Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Ahmad Hidayat menekankan kepatuhan alias compliance penting bagi suatu perusahaan. Compliance bukan sekadar kewajiban.

Dia menuturkan, compliance merupakan kunci suatu perusahaan untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Baca Juga

Mentan Sebut Produksi dan Stok Pangan Aman di Tengah Dinamika Cuaca

“Kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis,” ujar Ahmad dalam acara Strengthening Compliance & Risk Management in Indonesia di The Dharmawangsa Jakarta, dikutip Sabtu (26/4/2025).

Acara tersebut digelar untuk memberikan pemahaman praktis bagi para profesional di bidang legal, compliance, dan manajemen risiko. 

Baca Juga

Menelisik Sektor Investasi Danantara Indonesia

Perusahaan dengan eksposur internasional, terutama yang terhubung ke jaringan supply chain global atau menerima investasi asing, wajib membangun kerangka kerja Anti-Bribery & Corruption (AB&C) serta Anti-Money Laundering (AML) yang kokoh. 

Risiko tidak hanya datang dari praktik korupsi yang disengaja, tapi juga dari ketidaktahuan dan kelalaian dalam menjalankan fungsi kontrol internal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren penegakan hukum menjadi kunci.

Baca Juga

Jumbo! Danantara dan Qatar bakal Kelola Dana Investasi Bersama Rp64 Triliun 

Baca Juga

Cerita Maruarar soal Kesepakatan Investasi Qatar Rp33,3 Triliun ke Danantara: Hanya Butuh 20 Menit

Penasihat Senior di Moores Rowland Indonesia, Marzuki Darusman mengatakan perusahaan tidah lagi bisa mengandalkan pendekatan reaktif menyikapi tantangan regulasi global. Namun, perlu membangun sistem compliance.

“Kompleksitas regulasi internasional semakin meningkat. Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan reaktif, mereka harus proaktif membangun sistem kepatuhan,” kata Marzuki.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Qatar Siap Investasi di Danantara hingga Rp33 Triliun

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan membangun tata kelola perusahaan berbasis integritas harus dilakukan. 

“Penerapan kebijakan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan, bukan sekadar dokumen formalitas," kata dia.

Editor: Rizky Agustian