Bus Berstiker Kemenhub Boleh Beroperasi Selama Larangan Mudik, Dirjen Darat: Bukan untuk Pemudik

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan stiker khusus untuk bus antarkota yang akan tetap beroperasi selama masa larangan mudik, pada 6-17 Mei 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan bus antarkota berstiker itu digunakan bukan untuk melayani pemudik, melainkan untuk mengangkut penumpang dengan keperluan selain mudik atau diberi pengecualian ke luar kota selama larangan mudik.

LPEI Cetak Laba Rp252 Miliar di 2025, Sukses Tekan NPL dan Pacu Ekspor

Pengecualian bagi penumpang yang dapat ke luar kota selama masa larangan mudik, diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 tahun 2021.

Dia menjelaskan, selama masa larangan mudik, ada pengecualaian bagi warga untuk melakukan perjalanan ke luar kota, misalnya yang memiliki keperluan kerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan, dan orang dengan kepentingan tertentu non mudik.

“Kami tegaskan bahwa bus antarkota dengan stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik,” ujar Budi Setiyadi, dalam keterangan pers, Selasa (4/5/2021).

Menurut Budi, masyarakat yang bisa berpergian ke luar kota juga diwajibkan memenuhi persyaratan. Seperti membawa surat dari kepala desa/lurah setempat yang bertanda tangan basah atau elektronik dan juga surat bebas covid-19.

“Oleh karena itu Kemenhub menerbitkan stiker ini untuk memudahkan para petugas mengidentifikasi bus yang memang boleh beroperasi karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat,” kata Budi Setiyadi.

Sedangkan bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas wajib menyertakan surat izin perjalanan. Tanpa surat perizinan, pegawai atau masyarakat yang ingin berpergian dalam rangka kerja tidak diperkenankan untuk ke luar kota.

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti surat izin perjalanan. Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” tutur Budi.

Editor: Jeanny Aipassa