Bank KB Bukopin Pioneer Obligasi Sosial untuk Bank Sektor Swasta di Indonesia

JAKARTA, iNews.id – PT Bank KB Bukopin Tbk menyelenggarakan Event Agreement Signing Ceremony di Ballroom The Langham Jakarta bersama International Finance Corporation (IFC) World Bank. Mengusung tema “The First Social Bond For Private Sector Bank in Indonesia”, event tersebut menjadi salah satu rangkaian acara simbolis perjanjian kerja sama antara Bank KB Bukopin bersama IFC.

Khususnya, dalam transaksi pinjaman luar negeri senilai 300 juta Dolar As atau Rp4,41 trilun dari IFC. Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia.

Inflasi Konsumen China Mendingin pada Awal 2026

Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari Covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Hadir pada acara tersebut sejumlah perwakilan dari pemerintahan, yaitu Septian Hario Seto selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Ekonomi Daerah dan Sektor Riil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Deni Ridwan selaku Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dari Kementerian Keuangan.

Kemudian, turut hadir Riyatno selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, dan Kusdarmawan Agustianto selaku Direktur Pengawas Perbankan II OJK. Selain itu, tamu undangan lainnya yang turut hadir yaitu Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, institusi pemerintah, sejumlah badan usaha milik pemerintah dan swasta yang terkemuka.

Turut hadir pula secara virtual dan memberikan sambutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan, “pemerintah mendukung kerja sama yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank untuk penerbitan obligasi sosial ini, untuk membuka potensi investasi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.”

Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke tiga sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca Covid-19. Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sektor Ritel: Pembiayaan Rumah Terjangkau.

2. Sektor UKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.

3. Sektor Komersial: Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).

Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, “kami mencatat bahwa penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini adalah yang pertama bagi bank swasta di Indonesia."

Menurutnya, oemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan oleh KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19.

"Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, ada peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat pada program ini, sebagai stepping stone bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrument obligasi," ujarnya.

Mengacu pada survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto menuturkan, “penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk private sector bank di Indonesia. Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi, saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya."

Dirinya megatakan, pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia.

Editor: Rizqa Leony Putri