Bahlil Protes Anggaran Kementerian Investasi Dipotong, Ancam Turunkan Target Investasi 2025

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan protes saat membahas terkait pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR. Dia menyebut, anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi masuk ke Indonesia pada tahun 2025.

Adapun, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 mencapai Rp681 miliar. Menurutnya, angka itu jauh lebih sedikit dengan DIPA TA 2024 sebesar Rp1,2 triliun dengan target investasi Rp1.600 triliun. 

Baca Juga

AHY Ingin Akses ke Hotel dan Tempat Wisata Ditingkatkan

Sementara, dengan pagu indikatif yang diberikan untuk tahun depan, target investasi yang diberikan sebesar Rp1.850 triliun.

"Namun apa yang terjadi, saya tidak bermaksud untuk mengeluh, saya hanya memberikan satu diskursus, kalau tanggung jawab naik, idealnya beban anggaran harus naik," ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024).

Baca Juga

Bahlil Sebut Konsesi Tambang untuk PBNU dari Bekas Anak Usaha Bakrie Group

Dia juga mengancam jika anggaran Kementerian Investasi dipangkas, maka target investasi untuk masuk ke Indonesia pada tahun 2025 tidak akan sampai Rp1.850 triliun. Dengan anggaran itu, menurutnya target investasi yang mungkin bisa masuk hanya sebesar Rp800 triliun saja.

Baca Juga

Bahlil Sebut Negosiasi Penambahan Saham Freeport Sudah 98 Persen

"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini, karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, saya koreksi RKP (rencana kerja pemerintah) (target investasi) menjadi Rp800 triliun," ucapnya.

Sebab menurutnya, RKP yang dibuat atau target investasi Rp1.850 triliun ini tidak berjalan lurus dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Sehingga, jika anggaran yang diberikan hanya Rp600 miliar, maka Bahlil menyarankan untuk merevisi target investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2025.

"Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggaran lebih besar dari kementerian ini," katanya.

Editor: Aditya Pratama