KULONPROGO, iNews.id - Masyarakat terdampak bencana tanah longsor di kawasan objek wisata Kalibiru, Kokap, Kulonprogo diminta memperjuangkan nasib mereka. Para wakil rakyat itu diharapkan bisa membantu mereka bebas dari ancaman tanah longsor.
"Ancaman rekahan tanah yang mengancam permukiman warga sudah terjadi sejak dua tahun lalu. Namun belum ada tindak lanjut dari BPBD atau Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah itu," kata tokoh masyarakat Dusun Kalibiru, Akhiri saat melakukan audiensi dengan DPRD Kulonprogo, Sabtu (20/11/2021).
Bantuan dari pemkab sifatnya sementara, seperti bantuan terpal, namun belum ada tidaklanjut untuk perbaikan.
"Kami mengharapkan DPRD Kulonprogo mengupayakan bantuan pembangunan kembali, apakah dari anggaran kabupaten, provinsi dan pusat. Saat ini, warga tidak hanya mengalami kerugian materia saja, pada saat musim hujan seperti ini juga terkena tenakan psikologis," kata Akhiri.
Dikatakan, dirinya bersama korban tanah longsor di Kalibiru sudah menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkara beberapa waktu lalu. Namun, tanggapan sekda kurang memuaskan masyarakat, dengan alasan tanah di Kalibiru memiliki potensi longsor sangat tingggi.
"Kami juga sudah menyerahkan dokumen kajian teknis tanah di Kaliburu dengan melibatkan ahli dari dua perguruan tinggi di DIY. Kami berharap ada tindaklanjut dari hasil kajian tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Joko Satyo Agus Nahrowi mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan dan penanganan potensi tanah longsor di Kalibiru, Kecamatan Kokap, dengan menggunakan biaya tak terduga (BTT). Penggunaan BTT harus ada surat keputusan tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh bupati.
Sementara kasus di Kaliburu, kejadiannya sudah dua tahun lalu, dan bersifat berdampak pada individu bukan kepentingan umum.
"Kami akan melakukan kajian penggunaan BTT ini, apakah bisa digunakan untuk kasus longsor di Kalibiru ini. Kami juga akan melakukan kajian untuk mitigasi bencana di Kalibiru," katanya.