YOGYAKARTA, iNews.id – Status pegawai dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwacanakan masuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak masalah.
Guru Besar Fakultas Hukum UII, Mahfud MD mengatakan, penyidik independen nanti yang harus dibahas, apakah harus tetap menjadi ASN atau tidak.
Pembahasan ini, kata Mahfud, perlu waktu untuk mencari masukan dari segi kebenarannya. Di sinilah yang diperlukan dalam negara hukum.
“Masuk ke program kelembagaan tidak apa-apa, asal tetap independen. Penyidik dan penyelidik tidak harus jaksa atau polisi. Boleh orang yang independen," kata Mahfud, dalam bincang dengan media di Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).
Menurut dia, masuknya penyidik dan pegawai dalam struktur ASN diharapkan mereka nanti tetap loyal kepada negara atau loyal kepada hukum. “Jangan pisahkan KPK dengan identitas Negara,” ucapnya.
Mahfud mengaku, sejak awal dirinya sangat mendukung kepada KPK. Bahkan dia ikut melawan para pihak yang ingin menghantam KPK. Setidaknya ada 12 kali dia harus ikut membela dan bisa menang di peradilan. “Harus dilihat secara objektif. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Di tengah polemik mengenai KPK yang berkepanjangan perlu adanya semangat untuk memperbaiki KPK. Jangan sampai dengan wacana revisi justru menjadikan orang lemah dan membiarkan korupsi kembali terjadi. “Jangan sampai putus asa. Jangan biarkan korupsi menjadi pemimpin,” ucapnya.