KULONPROGO, iNews.id – Komisi VI DPR melihat progress pembangunan bandara baru Yogyakarta atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulonprogo dengan berkunjung langsung ke lapangan. Mereka minta kepada pihak terkait untuk mendekati warga yang masih bertahan dan menolak proyek bandara.
“Kita ingin melihat progress-nya sudah seperti apa dan bagaimana dengan perencanaan yang ada,” kata Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno, Rabu (2/5/2018).
Dari paparan PT Angkasa Pura (AP) I Yogyakarta, masih ada beberapa warga yang menolak bandara. Mereka masih bertahan dan tinggal di lokasi. Kaarena itulah mereka harus diberikan pemahaman yang benar dan didekati jika bandara ini merupakan fasilitas umum yang sangat bermanfaat.
Menurut Teguh, secara hukum, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dalam pengadaan lahan. Sebab dengan aturan baru warga yang menolak dan keberatan uang kompensasi dititipkan di pengadilan melalui konsinyasi. Namun, Teguh tidak ingin ada upaya paksa dalam pengosongan lahan maupun rumah warga. Apalagi dalam pemberian kompensasi juga sudah sangat wajar dan warga diberikan kompensasi ganti untung. “Ini semata-mata alasan kemanusiaan, bukan lantas BUMN menang-menangan,” ucapnya.
Teguh mengatakan, PT AP I sudah melakukan upaya yang bagus dengan menyiapkan konsep hunian dan rumah kontrakan bagi warga penolak bandara. Pendekatan seperti itu harus dilakukan untuk meyakinkan mereka. Komisi VI juga minta agar ada proritas bagi warga terdampak untuk bisa bekerja di lingkungan bandara. Termasuk menyiapkan pelatihan dan keterampilan bagi warga untuk mengantisipasi alih pekerjaan dan memfasilitasi ruang usaha bagi para pelaku UMKM.
Politisi PAN ini juga meminta agar progress pembangunan bandara tetap jalan. Sebab dari ketersediaan anggaran PT AP I sudah siap, baik dari dana interal maupun sindikasi perbankan. “Kita tekankan bandara harus mampu menyejahterakan masyarakat, membuka perekonomian dan lapangan kerja. Apalagi ini bandara besar pesawat bisa direct tidak harus ke Bali atau Jakarta,” tandasnya.
Dirut PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan bandara ini akan menjadi bandara international yang bisa menampung pesawat besar berbadan lebar. Saat ini Bandara Adisutjipto tidak lagi mampu menampung penumpang. “Dari kapasitas hanya 1,2 juta penumpang, tetapi jumlah penumpangnya sudah mencapai 6,2 juta orang,” katanya.
Proses pengadaan lahan sudah selesai, tetapi masih ada 37 kepala keluarga yang bertahan. Sedangkan proses land clearing sudah sekitar 97 persen. “Kita sudah berikan SP I (surat peringatan) sampai SP III agar mereka mau pindah,” katanya.
Meski begitu, Faik yakin pembangunan bandara di Kulonprogo akan tetap berjalan sesuai rencana awal. Apalagi dari sisi pendanaan juga sudah disiapkan dengan dana internal, konsinyasi perbankan dan obligasi. Sejauh ini belum ada upaya untuk menggandeng investor dari luar negeri.