JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta mereka mengembalikan bansos yang telah diterima.
Muhadjir menyebut bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma menyebut 31.624 ASN menerima bansos.
"Itu seharusnya dikembalikan kalau memang salah, apalagi itu ASN harus mengembalikan. Prosesnya nanti biar diatur Kemensos," ucap Muhadjir di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Muhadjir mengatakan hal tersebut terjadi karena ada kesalahan dalam proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bansos. Baik karena murni kesalahan ataupun karena disengaja.
"Mereka yang seharusnya berhak malah tidak dapat atau sebaliknya mereka yang semestinya tidak berhak malah dapat. Dan itu harus terus dirapikan dan kejadian itu bisa karena sengaja, tapi sebagian besar kadang-kadang juga tidak sengaja," tuturnya.
Muhadjir menyampaikan adanya kesalahan 31.624 DTKS penerima bansos tidak hanya terjadi kepada ASN dan PNS saja. Namun juga terjadi pada sejumlah warga yang tidak masuk kategori penerima bansos justru terdata sebagai penerima bansos.
"Saya kira tidak hanya PNS, ada beberapa orang yang sebetulnya memang tidak berhak tapi mendapat, itu juga banyak dan ini terus kita susuri terus dengan Bu Mensos," kata Muhadjir
Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan perbaikan pada DTKS yang merupakan landasan bagi pemerintah dalam memberikan bansos agar tepat sasaran.