YOGYAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia perlu segera dikaji ulang. Selain alasan tingginya biaya yang dikeluarkan, pilkada langsung jadi penyebab banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah serta berpotensi memecah belah umat.
Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengatakan 20 tahun pascareformasi ternyata tidak mengubah wajah demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, bahkan proses pilkada langsung, seperti bupati, wali kota hingga gubernur justru menghasilkan kepala daerah yang terjerat berbagai kasus korupsi.
“Pilkada langsung ternyata syarat akan biaya politik yang mahal. Untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah, setiap pasangan calon bisa membutuhkan biaya hingga miliar rupiah tergantung daerah masing-masing,” kata Yunahar dalam Muasyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX di Gedung Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Kamis (18/1/2018).
Karena itu, kata dia, tidak heran jika saat ini banyak kepala daerah yang terjerat korupsi karena mereka harus membayar utang saat menjabat bupati atau wali kota. “Hingga saat ini, komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan sekitar 215 kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Ini karena mereka (bupati/wali kota) dapat tekanan-tekanan sehingga melakukan penyimpangan,” paparnya.
Yunahar juga menilai partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi. Saat ini, justru banyak calon kepala daerah yang maju dalam pilkada bukan berasal dari partai politik. Sehingga, membutuhkan biaya lebih yang harus dikeluarkan setiap pasangan calon atau yang dikenal dengan istilah mahar politik. “Dalam politik itu kan memang tidak ada makan siang gratis,” ucapnya.
Selain memicu banyaknya kasus korupsi, kata Yunahar, pilkada langsung juga rentan menyebabkan perpecahan antarumat. Padahal pilkada langsung sejatinya pesta demokrasi biasa. Namun, di masyarakat justru rentan terjadi perpecahan karena mereka terpecah dalam memberikan dukungan.
Melihat pelaksanaan pesta demokrasi yang semakin memprihatinkan itu, kata Yunahar, sudah semestinya pilkada langsung ditinjau ulang. Karena itu, PP Muhamadiyah mendorong pemerintah agar pemilihan kepala daerah untuk bupati dan wali kota dapat dipilih langsung oleh DPRD yaitu dengan sistem demokrasi perwakilan.
“Majelis ulama juga berpendapat demikian agar pemilihan bupati dan wali kota diserahkan kepada DPRD dengan sistem perwakilan. Kalau gubernur dan presiden tidak apa-apa silakan dipilih langsung. Kalau ditanya soal ongkos politik tetep ada ongkos, tapi lebih kecil. Soal perbedaan pendapat ya tetep ada, tapi bisa diminalisir. Kita sudah berbicara ke partai politik tapi belum ada yang tertarik. Muhammdiyah menilai lebih kecil mudaratnya dengan sistem pemilihan perwakilan,” katanya.