YOGYAKARTA, iNews.id – Peluncuran buku Jokowi’s White Paper karya Roy Suryo, Risman Hasiholan dan Tifauzi Tiyassuma batal dilaksanakan di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Acara tersbeut dialihkan di Coffe Shop UC UGM, Senin (18/8/2025).
Meski dipindahkan dengan kapasitas ruang yang lebih sempit serta diganggu lampu dan AC yang dimatikan, peluncurna buku tersebut tetap berjalan lancar.
Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana dalam keterangan tertulisnya membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. Setidaknya ada dua alasan yakni terkait prosedural dan politis.
“UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung,” katanya.
Secara prosedural, acara ini tidak tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan. Awalnya pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang yang mengaku bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan.
Saat ini disampaikan oleh Aida kegiatan yang dimaksud Adalah Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80. Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan.
Pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran. Saat itu dikatakan hanya pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa “Panitia Temu Kangen Silaturahmi Tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan. Saat itu juga dikatakan ada perwakilan dari keamanan internal UGM yang akan berkoordinasi.
Pada Senin Pagi, UC UGM menerima bukti transfer sebagai uang muka. Namun dana Dana tersebut sudah dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal.
“UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apa pun namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya,” katanya.