YOGYAKARTA, iNews.id- Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan HAM (Pandekha) UGM Yance Arizona menyebut pelaksanaan Pemilu tak pernah bisa menjadi solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meski saat pemilu banyak partai atau capres yang mengkampanyekan antikorupsi, namun kenyataannya setelah terpilih komitmen itu tak lagi tampak nyata.
"Dari pengalaman tahun ke tahun, Pemilu tidak jadi solusi pemberantasan korupsi. Bahkan, kalau dilihat, banyak partai politik yang kampanye anti korupsi atau juga calon presiden, tetapi setelah terpilih justru komitmennya tidak nyata," kata dia dalam acara tema diskusi Pemilu 2024 Antara Penegakan Hukum dan Keberpihakan Ekonomi, di Bulaksumur UGM, Jumat (26/5/2023).
Selain itu, kata dia, belakangan ini juga kerap muncul isu pelemahan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimana, pelemahan KPK disebutnya sebagai upaya melanggengkan praktik-praktik korupsi di lingkungan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.
"Dan kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pengontrol kekuasaan seperti pengadilan dilemahkan dalam tanda kutip. Misalnya, hakim bisa dicopot ditengah masa jabatannya dengan alasan yang tidak jelas, dan itu juga diamini oleh DPR dan pemerintah," lanjutnya.