BANTUL, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Bantul mengaktivasi 29 pos pantau bencana yang tersebar di berbagai kalurahan di Bantul. Aktivasi ini dilakukan setelah Bupati Bantul mengeluarkan SK Siaga Darurat Bencana Hidrometereologi.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Agus Yuli Herwanto mengatakan, dalam menghadapi bencana hidrometrologi, bupati telah mengeluarkan SK Nomor 434 tentang Status Siaga Darurat Bencana banjir Tanah Longsor dan Angin Kencang yang berlaku mulai tanggal 26 September sampai 25 Desember 2025.
Pemberlakuan status siaga darurat bencana tersebut masih bisa diperpanjang karena memang perkiraan musim hujan sampai dengan akhir April 2023. Dalam SK tersebut memerintahkan BPBD Bantul untuk menkonsolidasikan pimpinan daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat banjir, tanah longsor dan angin kencang.
"Sebagai langkah antisipasi penanggulangan bencana dan tindaklanjut SK tersebut kami mengadakan rapat komprehensif kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometrologi," ujar di Jumat (14/10/2022).
Rapat ini tidak hanya rapat koordinasi tetapi juga launching bersama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Hidrometrologi. BPBD berharap bencana Hidrometrologi nanti tidak berdampak pada keselamatan jiwa.
Setelah rapat komprehensif, BPBD langsung mengaktifasi pos pantau yang berjumlah ada 29. Pos pantau ini terutama di daerah yang memiliki potensi banjir longsor yang tinggi di antaranya Pundong, Piyungan, Imogiri dan sebagainya.
"Totalnya ada 9 titik yang memiliki kerawanan tinggi banjir dan tanah longsor," ujarnya.