MEDAN, iNews.id - Iklim politik Indonesia saat ini dinilai sudah kurang sehat akibat penggunaan politik identitas oleh kelompok yang haus kekuasaan. Hal ini diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat berdiskusi dengan kalangan jurnalis dalam road showGerakan Suluh Kebangsaan di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (8/2/2019).
Menurut Mahfud, sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik pada saat Orde Baru hingga Pemilu 2014 lalu tidak ada politk identitas. “Ketika pertarungan antara Jokowo-Jusuf Kalla melawan Prabowo-Hatta, tensi politk sangat panas, tetapi saat itu tidak membawa politik identitas. Saat itu, yang suka pada populisme mendukung Jokowi dan yang suka pada strukturalistik mendukung Prabowo,” kata Mahfud.
Mahfud menyebutkan, politik identitas muncul di Indonesia sejak pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu dan terus digulirkan ke berbagai daerah termasuk Sumatera Utara. Fenomena ini berlanjut sampai saat ini. Politik identitas ini, kata Mahfud, sangat tidak baik karena yang menang dan yang kalah akan rugi kalau menggunakan politik identitas.
“Pada Pemilu 1999, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar melaksanakan pemilu dengan baik beda dengan negara Islam lainnya dan Indonesia mendapat pujian dari Carter Centre. Sekarang jangan dirusak, kaum muslimin dipanas-panasi menganggap orang lain musuh,” paparnya.
Menurut Mahfud, agama jangan dipakai untuk adu domba sesama anak bangsa karena akan membuat
kondisi perpolitikan mundur. “Karena menggunakan asas primordial yang bertujuan mencari kemenangan bukan mencari mana yang baik sehingga sekarang menyinggu-nyinggung soal SARA,” ucapnya.
Mahfud mengimbau kepada semua kalangan untuk menghindari politik identitas. Dia mengaku banyak orang mengeluh soal pemilu yang sudah menyentuh pada persoalan idiologis, bahkan sangat membahayakan karena menyangut soal SARA. “Ini menyangkut soal emosi massa yang tidak banyak paham apa yang sesungguhnya, apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini,” tandasnya.