MEDAN, iNews.id - Sebanyak 20 kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut) sudah mengajukan usulan upah minimum (UMK) untuk selanjutnya ditetapkan gubernur. Sedangkan 13 daerah lainnya, sampai batas waktu yang ditentukan masih belum mengirimkan draf atas kenaikan tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Sinaga mengatakan, gubernur hanya akan menetapkan kenaikan UMK atas daerah yang mengajukan usulan.
"Sedangkan yang tidak, akan menyesuaikan dengan draf kenaikan upah yang ditetapkan provinsi beberapa waktu lalu, yakni di angka Rp2,3 juta," kata Harianto saat dikonfirmasi iNews di Medan, Sumut, Rabu (21/11/2018).
Tak berberbeda dengan UMP, dasar kenaikan upah di kabupaten/kota di Sumut tetap mengacu pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan, penetapan upah dihitung berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi sebagaimana ketetapan Kemenaker, kenaikan upah pada tahun 2019 sebesar 8,03 persen," ujar dia.
Terkait permintaan kaum buruh yang menyebutkan bahwa penetapan upah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003, kata Harianto, mengalami kebuntuan. Alasannya, tak ada titik temu antara buruh dan pengusaha.
"Itu sulit, karena serikat buruh dan pengusaha yang tergabung dalam dewan pengupahan mempunyai hitungan sendiri terkait kebutuhan hidup layak," tutupnya.