PALEMBANG, iNews.id - DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) meminta kepolisian serius dan profesional menangani kasus penampungan BBM ilegal yang meledak di kawasan Keramasan, Kertapati Palembang. Kasus ini memprihatinkan, karena ada oknum polisi yang terlibat di dalam bisnis penampungan BBM.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan penanganan kasus meledaknya gudang BBM ilegal tersebut. Pihaknya juga berharap agar kepolisian bersikap profesional dalam mengusut kasus hingga tuntas.
"Di saat masyarakat harus berpanas-panas ikut antrean panjang untuk mendapatkan BBM, ada oknum yang justru ikut bermain," ujar Antoni Yuzar, Selasa (27/9/2022).
Antoni Yuzar juga merasa prihatin dengan adanya fakta keterlibatan oknum anggota polisi yang berperan sebagai pemilihan lahan atau lokasi penimbunan. "Kalau memang terjadi penimbunan BBM, maka penegak hukum harus segera menindaklanjuti masalah ini," katanya.
Politisi PKB itu juga meminta, agar penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. "Dari penjelasan Polda Sumsel, rumah itu memang milik anggota polisi. Namun telah disewakan kepada RB untuk membuka usaha, dan aparat itu mengaku tidak tahu apa bisnis yang digeluti RB," katanya.
Karena kasus ini telah ditangani oleh polisi, kata Antoni, maka saat ini kewenangan penuh ada di polisi untuk menyelesaikannya. Namun, agar kasus tersebut tidak hilang begitu saja, dirinya mengajak masyarakat melakukan pengawasan hingga tuntas.
"Biar polisi yang mengungkapkannya, apakah rumah itu benar-benar disewakan atau tidak. Atau ada kerja sama di antara keduanya," katanya.