PALEMBANG, iNews.id – Keputusan tidak menaikkan UMP Sumsel 2021 mulai mendapatkan penolakan. Ratusan buruh dari sejumlah serikat buruh mendatangi Kantor Gubernur Sumsel meminta kenaikan UMP sekaligus menyuarakan penolakan omnibus law, Rabu (11/11/2020).
Para buruh mengatakan kenaikan UMP sangat diharapkan untuk membantu mereka bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Karena itu mereka terpaksa menyuarakan permintaan kenaikan UMP sekaligus penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Berdasarkan pantauan, aksi berjalan dengan cukup tertib namun sebagian pendemo terlihat massa tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tak memakai masker. “Kami menuntut Gubernur Sumsel untuk menaikkan upah minimun provinsi tahun 2021,” ujar Abdullah Anang, Ketua KSPSI Sumatera Selatan, Rabu (11/11/2020).
Diketahui sebelumnya Gubernur Sumsel telah menetapkan UMP 2021 minimal sama seperti tahun 2020 sebesar Rp3,08 juta. “Kami menuntut agar gubernur menerbitkan surat keputusan tentang kenaikan upah minimum kota dan kabupaten, agar mereka bisa bertahan dimasa pandemik Covid-19. Kebutuhan saat ini diluar kebiasaan dan membuat biaya hidup semakin tinggi,” katanya.
Menanggapi tuntutan buruh, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku masih akan mengkaji tuntutan buruh terkait kenaikan UMP tahun 2021. “Kita lihat dan kaji lagi bersama pihak terkait dengan pertimbangan – pertimbangan,” ucapnya.
Terpisah, meski menteri ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran perihal mengimbau daerah tidak menaikkan UMP 2021, ada lima provinsi yang tetap menaikkan UMP yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogyakarta dan Sulawesi Selatan.