JAKARTA, iNews.id - Ternyata masih banyak daerah yang tak peduli dengan program proritas nasional. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, dalam hal penganggaran terkait pendidikan dan kesehatan masih ada pemerintah daerah tidak memenuhi batasan minimal 20 dan 10 persen dari APBD.
“Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen. Masih banyak. Kami tidak ingin tampilkan di sini tapi suatu saat kita akan tampilkan,” ujarnya dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention(MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).
Bahkan kalaupun sudah memenuhi 20 persen anggaran pendidikan dan 10 persen anggaran kesehatan tapi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Tito mengatakan hanya tereksekusi tapi tidak sampai ke masyarakat.
“Terutama banyak membeli barang-barang untuk pendidikan. Padahal barang itu belum perlu. Belum diperlukan oleh masyarakat sehingga akhirnya nganggur, tidak dipakai. Kenapa? Karena di situ potensi, peluang, opportunity. Ada opportunity untuk terjadinya fraud di situ,” katanya.
Dia menambahkan bahwa hal ini menimbulkan kerugian dalam kontek percepatan pembangunan. “Nah ini tolong bapak ibu sekalian yang seperti itu alokasi 20 persen dan lain-lain itu mungkin tidak bisa disentuh oleh aparat hukum karena memang tidak melanggar hukum. Dia membeli barang sesuai harganya, iya fine. Tapi barangnya tidak digunakan. Ini kerugian dalam konteks kita untuk mempercepat pembangunan. Tidak dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.