JAKARTA, iNews.id - Mantan BupatiMuara EnimAhmad Yani ternyata masih memiliki kewajiban atau utang kepada negara. Kewajiban itu uang pengganti yang harus dibayarkan ke negara terkait perkara suap proyek di Dinas PUPR Muara Enim.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, putusan pengadilan mewajibkan Ahmad yani membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,1 miliar. Kemudian Ahmad Yani baru membayar Rp900 juta, sehingga masih memiliki kewajiban atau utang ke negara sebesar Rp1,4 miliar.
"Terkait pembayaran denda sebesar Rp200 juta sudah lunas. Sedangkan uang pengganti yang semestinya dibayarkan Rp2,1 miliar sebagaimana amar putusan Majelis Hakim, masih tersisa Rp1,4 miliar," ujarnya, Selasa (11/10/2022).
Menurut Ali, jaksa eksekusi sebagai salah satu asset recovery dari hasil korupsi yang dinikmati terpidana akan melakukan penagihan.
"Jaksa eksekusi melalui biro keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara uang denda dan cicilan uang pengganti dari terpidana Ahmad Yani sejumlah Rp900 juta," katanya.