PALEMBANG, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) diminta melakukan refocusing anggaran atau menunda kegiatan yang tidak relevan untuk mengatasi kemiskinan dampak Covid-19. Hal ini menanggapi data BPS yang memuat kemiskinan di Sumsel mencapai 12,56 atau di peringkat 10 secara nasional.
"Pemprov Sumsel harus melakukan refocusing anggaran seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan lainnya untuk dialihkan menanggulangi kemiskinan," kata Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKB, M Oktafiansyah, Kamis (18/2/2021).
Menurut dia, sangat prihatin melihat angka kemiskinan di provinsi yang dikenal memiliki sumberdaya pertambangan dan perkebunan itu masuk ke dalam peringkat 10.
Berdasarkan data yang dipublikadsikan BPS, angka kemiskinan Sumsel cukup tinggi mencapai 12,56 persen dan berada di peringkat 10 nasional meningkat sekitar dua persen dari tahun sebelumnya .
Melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi, dengan refocusing anggaran pihaknya berupaya mendorong pemerintah provinsi setempat membuat kebijakan yang dapat memulihkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dampak pandemi Covid-19 yang cukup panjang sejak Maret 2020 membatasi berbagai aktivitas masyarakat dan mengakibatkan ekonomi terpuruk. Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Sumsel didorong untuk melakukan berbagai kebijakan yang dapat mempercepat keluar dari masalah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Program vaksinasi yang tengah berjalan sekarang ini diharapkan bisa lebih cepat menjangkau seluruh masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu.