JAKARTA, iNews.id - Isu reshuffle kabinet makin menguat seiring rencanan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muhammadiyah menegaskan tidak akan meminta jabatan, siap bila diminta.
"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).
Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.
Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.
"Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," ucapnya.
Isu reshuffle kembali menjadi perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.