JAKARTA, iNews.id - TNI menyiagakan pos pengamanan perbatasan mengantisipasi WNA dan WNI khususnya pekerja migran Indonesia yang berpotensi membawa masuk virus Corona Mu atau B.1.621. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan upaya antisipasi ini dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 bersama jajarannya, Selasa (14/9/2021).
“Kita semua mendengar ada varian baru Covid-19 (Mu) yang saat ini harus kita antisipasi, berupaya memitigasi supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia. Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya ini masuk ke Indonesia, karena dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas vaksin,” kata Panglima dalam rapat video conference dari Subden Mabes TNI, Jalan Mereka Barat, Jakarta Pusat.
Dia mengingatkan jajarannya agar tetap berupaya melaksanakan tugas dengan optimal di tengah kondisi keterbatasan dan kerawanan penularan virus itu. Menurut dia, butuh langkah komprehensif dalam penanganan pandemi Covid-19 dan melibatkan semua pihak. "Saat ini Indonesia mengalami tren perbaikan terutama di wilayah Jawa dan Bali, akan tetapi kita sama sekali tidak boleh lengah dan harus terus mewaspadai untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” katanya.
Dalam kesempata itu, Hadi menyampaikan bahwa positivity rate Indonesia saat ini berada di angka 3,98 persen. Menurutnya, hal tersebut di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO, yakni 5 persen. "Kita patut bersyukur, namun tetap waspada dan rasio tracing kontak erat saat ini berada di posisi 1 berbanding 8 dan terus mengalami peningkatan," ujarnya.
Dia pun memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi seluruh kepala staf angkatan, Pangkotama dan jajarannya sampai level prajurit yang ditugaskan langsung ke lapangan. “Para tenaga kesehatan serta para Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga,” ujar Hadi.
Dari rasio yang tertera di beberapa wilayah, Hadi menilai ada kendala penanganan di daerah terkait manajemen lapangan. Pertama, yaitu kegagalan dalam manajemen lapangan. Kedua, kegagalan memahami data di lapangan. Ketiga, permasalahan menyebabkan penanganan tidak efektif dan efisien."Kita memahami data epistemologi secara cermat, maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran dan tepat pada akar permasalahan yang perlu diintervensi,” ucapnya.