PADANG, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Salah satunya tentang sumber dana dari pasangan calon (paslon).
"Kepala daerah terpilih yang saat pilkada dibiayai oleh cukong berpotensi melakukan korupsi kebijakan. Ini akan akan lebih berbahaya dampaknya ketimbang korupsi biasa bahkan Covid-19," kata Mahfud saat acara ngopi bersama media di Padang, Sumbar, Kamis (17/9/2020).
Mahfud menambahkan, setelah terpilih, kepala daerah tersebut membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang.
"Korupsi kebijakan ini lebih berbahaya dari korupsi biasa karena sifatnya berlanjut, kalau korupsi biasa hanya sekali, ada APBN lalu dikorupsi, dihukum lalu selesai, kalau kebijakan tidak seperti itu," katanya.
Saat ditanya apakah ada buktinya kepala daerah yang dibiayai cukong terlibat korupsi, menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini sudah banyak buktinya.