MAKASSAR, iNews.id - Pengacara Nurdin Abdullah, Arman Hanis, mempermasalahkan beredarnya Surat Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian sementara kliennya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Padahal aturan ini merupakan hal yang lumrah.
"Kepres pemberhentian sementara itu pasti keluar dan sudah sesuai aturan. Tidak hanya berlaku untuk Pak Nurdin, tetapi semua pejabat negara yang berstatus tersangka," kata Arman saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).
Dia hanya heran dengan beredarnya surat tersebut, apalagi sampai di media sosial. Namun dia mengakui, tidak ada larangan meyebarkan surat keputusan itu.
"Yang harus masyarakat pertanyakan, kenapa beredar saat ini, siapa yang mengedarkan? Padahal surat itu kan persoalan biasa, bukan surat rahasia juga, bahkan tidak ada yang aneh dan luar biasa," ujarnya.
Kepres tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk Pemerintah Provinsi Sulsel. Selama menjalani proses hukum, Wakil Gubernur lah yang menggantikan Nurdin Abdullah untuk sementara dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt).
"Diduga mungkin saja yang mengedarkan ini orang yang memegang surat itu," ujarnya.