MAKASSAR, iNews.id - Pemerintah menolak pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko karena dianggap tak memenuhi verifikasi. Ada sejumlah pemberkasan yang tak lengkap serta tidak ada mandat dari DPD dan DPC.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) tak memenuhi verifikasi.
Menurut dia proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan pemerintah sudah sesuai aturan yang berlaku. Pengurus partai juga sudah diminta melengkapi berkas, namun setelah dicek kembali, dokumennya masih belum memenuhi syarat.
"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan pimpinan daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," Yasonna Laoly dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).
Bahkan hingga tenggat waktu yang ditentukan pemerintah, persyaratan itu belum juga dilengkapi. Karena itu pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB Demokrat di Sumut yang diketuai Moeldoko ini.
"Dengan demikian pemerinatah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deliserdang Sumut tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.