JAKARTA, iNews.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah mempersiapkan renovasi sejumlah gedung DPRD yang rusak akibat demonstrasi berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Renovasi ditargetkan dimulai pada awal 2026.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana menyampaikan bahwa proses analisis terhadap tingkat kerusakan dan kebutuhan anggaran masih berlangsung. Beberapa bangunan akan direnovasi, sementara lainnya harus dibangun ulang karena kerusakannya tergolong parah.
"Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa hanya renovasi. Ada yang bisa rekonstruksi. Jadi sekarang ini nanti finalnya dapat, setelah tahun depan kita mulai berkontrak," ujar Dewi saat menghadiri Peringatan Hari Habitat Nasional di Bekasi, Senin (27/10/2025).
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), gedung DPRD yang tercatat mengalami kerusakan meliputi Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar. Selain itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga menjadi sasaran pembakaran oleh massa.
Kerusakan juga terjadi di Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya, serta Gedung DPRD Kediri yang dijarah dan dibakar dalam rangkaian aksi tersebut. Gedung DPRD di Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon turut masuk dalam daftar bangunan yang akan ditangani.
Provinsi Palembang juga melaporkan kerusakan pada Gedung DPRD setempat, bersamaan dengan perusakan Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan.
Menurutnya, anggaran renovasi yang semula diperkirakan mencapai Rp900 miliar kini mengalami penurunan setelah dilakukan kajian lebih lanjut. "Saya lupa angka detailnya, yang pasti dari Rp900 miliar itu turun banyak," ucapnya.