WAISAI, iNews.id - Kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, kembali diduduki para demonstran. Kali ini, mereka melakukan pemblokiran dengan memalang pintu masuk gedung dewan.
Aksi ini dilakukan kelompok masyarakat yang dimpimpin Koordinator Solidaritas Peduli Masyarakat Maya, Adam Gaman, dan Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Feki Mobalen.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa menyinggung soal ganti rugi atas tanah pinjaman pemerintah daerah (pemda) yang hingga kini belum dibayar.
"Padahal melalui rapat DPRD saat membahas APBDP 2018, telah disiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk ganti rugi 600 hektare tanah milik masyarakat adat," kata Adam dalam sebuah aksi damai di depan kantor DPRD Raja Ampat, Rabu (21/11/2018).
Selain itu, tanah tersebut statusnya hanya pinjaman. Namun pemda mengklaimnya sebagai aset daerah lewat terbitnya sertifikat, tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat adat.
"Bahkan pemda mendorong masyarakat adat menyelesaikan permasalahan ini melalui persidangan di PTUN. Padahal kami tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan, karena itu kami mempertanyakan proses pembuatan sertifikatnya," ujarnya.
Menurut dia, masalah ganti rugi tanah adat ini harus segera diselesaikan agar tak menjadi konflik berkepanjangan. Apalagi melebar pada dugaan pelanggaran HAM.
Aksi dari masyarakat adat ini diterima langsung perwakilan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, Abbas Umlati.
"Kami berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan, saya pribadi meminta masyarakat adat untuk turut mengawal permasalahan ini agar cepat selesai, dan kembali mendapatkan haknya. Tentu harus sesuai peraturan yang berlaku," kata Abbas.
Tapi, pihak masyarakat adat mengancam akan mengerahkan masa yang lebih besar untuk menduduki seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat, apabila tuntunan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat.