MANOKWARI, iNews.id - Masyarakat adat Suku Meyah akan mengelola potensi pertambangan emas yang ada di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Namun proses perizinannya masih menunggu peraturan pemerintah.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, Yohanes Tulus mengatakan, izin pertambangan rakyat dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Namun untuk mempermudah pelayanan pusat melimpahkannya ke gubernur.
"Surat dari menteri maupun Gubernur sudah kita sampaikan kepada masyarakat adat," kata Tulus di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (16/10/2020).
Izin pertambangan rakyat bisa diberikan baik kepada perorangan maupun koperasi. Masing-masing memiliki ketentuan terutama terkait luas areal yang dikelola.
"Untuk perorangan lahan yang dikelola maksimal lima hektare, sedangkan untuk koperasi bisa 10 hektare. Kalau masyarakat mau mengelola 15-20 hektare, harus ada lebih dari satu koperasi," ujarnya.
Dewan adat dari Suku Meyah memang telah membentuk satu koperasi yang diberi nama Meirengkey Meyah Otgesinsu. Dengan lembaga ini, masyarakat ingin mengelola dan memanfaatkan sendiri potensi emas di daerahnya.