JAYAPURA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, menyebut pemerintah memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus Papua. Namun akan ada revisi di sejumlah pasal undang-undang otsus.
Dia mengatakan, draf revisi Undang-Undang Otsus saat ini sudah diserahkan ke DPR. Adapun pasal-pasal yang dikaji kembali di antaranya pasal 76 terkait pemekaran daerah provinsi yang memungkinkan menjadi lima.
"Ada revisi dua pasal. Yaitu Pasal 34 dan Pasal 76 tentang pemekaran," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).
Realisasi Inpres No 9 Tahun 2020, kata dia, pemerintah juga mengeluarkan Kepres No 20 Tahun 2020 yang menyoal adanya tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Kepres ini juga mengatur soal pembentukan tim hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Sebab pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya, antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi. Selain itu belum integrasi sejumlah program pemerintah.