JAYAPURA, iNews.id - Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua diusulkan dapat dipakai untuk program pembangunan di kampung-kampung. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
"Dana otsus selain untuk pendidikan dan kesehatan juga dapat dialokasikan untuk pembangunan kampung yang nantinya akan diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi," kata Abdul Halim dalam rapat Pansus RUU Otsus, Rabu (9/6/2021).
Kemendes PDTT, kata dia, memfokuskan pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBN dan memadukan dengan kebijakan lokal pemerintah daerah (pemda).
"Usulan ini sasarannya adalah penguatan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan penguatan berbagai kegiatan ekonomi warga kampung," ujarnya.
Apalagi posisi BUMDes setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah dianggap sebagai badan hukum. Karena itu, instansi tersebut bisa bersinergi dengan UMKM warga di kampung-kampung, termasuk koperasi.
"BUMDes atau BUMDesma harus sebesar-besarnya untuk kepentingan warga masyarakat desa. Artinya, unit usaha BUMDes tidak boleh mengambil atau berbentuk jenis usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat," ujar dia.
BUMDes boleh berdiri atau boleh membuat unit usaha dengan catatan tidak membuat unit usaha yang sudah dilaksanakan atau dikerjakan oleh warga setempat.