JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR, Irine Yusiana Roba Putri mengapresiasi langkah cepat TNI AU memproses dua prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap warga penyandang disabilitas di Merauke, Papua. Namun legislator asal Maluku Utara (Malut) itu meminta proses hukum terhadap kedua oknum TNI AU ini dilaksanakan secara transparan.
Transparansi dalam menangani kasus seperti ini dianggap penting. Pasalnya, kasus penganiayaan tersebut bisa menjadi sorotan dunia internasional yang menaruh perhatian pada Papua.
“Melihat sejarah panjang keterlibatan militer di Papua, jangan sampai peristiwa ini menjadi preseden buruk pemerintahan hari ini, apalagi menjadi isu internasional. Oleh karena itu, proses hukum dan investigasi yang transparan adalah keharusan,” kata Irine, Kamis (29/7/2021).
Dia menyebutkan, dalam konteks Papua, TNI juga perlu melakukan pembinaan terhadap aparatnya. Khususnya dalam berinteraksi dengan warga dan memahami kultur demografi Papua agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kita semua, dari berbagai kalangan, peduli terhadap kasus ini karena khawatir ini menjadi gangguan stabilitas keamanan di Papua. Ini bisa menjadi awal bagi upaya ekstra TNI meningkatkan kepercayaan rakyat Papua terhadap dirinya. Bagaimanapun, TNI adalah milik rakyat dan memihak kepentingan rakyat,” ujarnya.
Namun demikian, Irine juga mengingatkan publik bahwa banyak anggota militer yang profesional bertugas di Papua. Artinya, jangan sampai insiden ini mencoreng nama baik anggota atau prajurit yang sekarang ini bertugas di Papua.
“Jangan sampai satu peristiwa ini menutup semua langkah baik yang selama ini telah dilakukan TNI,” katanya.