JAKARTA, iNews.id - Pemilik Takke Group akan mengembangkan jaringan bisnisnya di bidang pariwisata serta pelabuhan transhipment di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
CEO Takke Group, Laurence M Takke mengatakan, upaya itu merupakan komitmennya sebagai putra daerah untuk membangun Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
“Ini adalah panggilan moral sebagai anak daerah untuk ikut berkontribusi membangun negeri. Sehingga roda perekonomian bisa bergerak dan kesempatan lapangan kerja untuk anak-anak terbuka luas,” ujarnya dalam keterangan tetulis yang diterima iNews.id, Sabtu (6/7/2019).
Niatan itu juga sudah dia sampaikan saat bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Laurance sudah malang melintang membangun jaringan bisnis properti di ibu kota Jakarta bersama menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution.
Namun, menurut Laurance, mafia tanah masih menjadi momok menakutkan dalam dunia investasi. “Saya mengalaminya sendiri di Pulau Bintan. Saya punya tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan tahun 1993-1999. Tiba-tiba diakui orang lain sebagai miliknya berdasarkan surat tanah yang diterbitkan oleh camat dan Kantor Pertanahan tahun 2004 dan tahun 2013,” paparnya.
Laurence mengibaratkan, persoalan mafia tanah di daerah, khususnya di Pulau Bintan, sudah berada pada stadium yang kronis. Bahkan dalam satu bidang tanah bisa terdapat tiga atau empat surat tanah, baik berupa alas hak atau surat keterangan riwayat kepemilikan tanah maupun sertifikat.
“Mafia tanah ini, diduga memiliki jaringan antara pihak swasta dengan oknum di kantor pertanahan hingga aparatur pemerintah," katanya.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyambut baik dan mendukung rencana Takke Group tersebut. “Kita dukung. Apalagi investasi yang akan dikembangkan dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di daerah,” kata Moeldoko.
Menanggapi persoalan mafia tanah yang dilaporkan menjadi hambatan Takke Group dalam pengembangan investasi di Pulau Bintan, Moeldoko meminta aparat penegak hukum menanganinya secara serius.
“Tanah adalah elemen terpenting dalam investasi. Jika tidak diamankan, bagaimana investasi dan ekonomi bisa tumbuh dan berkembang? Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menanganinya secara serius,” ujarnya.