JAKARTA, iNews.id – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipastikan memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan DKI Jakarta. Pasalnya di IKN Nusantara tidak akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana DKI Jakarta.
Seperti diketahui Kepala dan Wakil Kepala IKN akan dipilih langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Warga IKN Nusantara nantinya hanya akan mencoblos saat gelaran pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) untuk DPR dan DPD.
Selain itu, di IKN Nusantara juga dipastikan tak ada DPRD provinsi. Maka dari itu tidak ada pileg untuk anggota DPRD.
IKN Nusantara dalam UU IKN dikecualikan dari UU yang mengatur daerah pemilihan umum.
“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum. Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD,” bunyi pasal 13 ayat 1 UU No.3/2022 tentang IKN.
Pada pasal 13 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan ini akan berakibat pada perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota DPRD di daerah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara.
Kemudian pada pasal 13 ayat 3 diatur bahwa penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara.