KAPUAS HULU, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu bakal kehilangan 2.000 tenaga kontrak. Hal itu terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat yang menghapus tenaga honorer di pemerintahan.
"Kami cukup keberatan atas kebijakan penghapusan tenaga kontrak, karena Pemkab Kapuas Hulu sangat terbantu dengan adanya tenaga kontrak terutama tenaga pendidikan dan kesehatan," kata Sekda Kapuas Hulu, M Zaini, Rabu (8/6/2022).
Dia mengatakan, penghapusan tenaga honorer di pemerintahan akan berdampak pada pelayanan di pemerintahan daerah, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi. Di sisi lain penghapusan honorer juga meningkatkan angka pengangguran.
"Beban kerja ASN semakin berat dan jumlah pengangguran di Kapuas Hulu meningkat," ucapnya.
Menurut Zaini, Pemkab Kapuas Hulu mendukung keberatan yang disuarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebab, keberadaan tenaga honorer dibutuhkan untuk menunjang kerja ASN daerah.
"Pemkab Kapuas Hulu sangat membutuhkan tenaga kontrak. Bahkan Kapuas Hulu masih kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan," tuturnya.