PONTIANAK, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) menerima aduan masyarakat terkait 12 ambulans infeksius yang dibagikan Pemerintah Provinsi Kalbar. Ambulans tersebut dinilai bermasalah karena tidak sesuai kelengkapan standar medis.
"Begitu menerima pengaduan dari masyarakat, kami langsung melakukan proses klarifikasi," kata Bidang Intelijen Seksi Ekonomi Kejati Kalbar, Thoriq Mulahela di Pontianak, Selasa (12/10/2021).
Dia mengatakan, klarifikasi tersebut merupakan prosedur normal sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Tindakan ini juga bagian dari pengawalan proyek pemerintah yang bersifat strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Untuk sementara saya tidak bisa cerita yang masuk ke pokok materinya. Tapi intinya memang saat ini sedang melakukan proses klarifikasi dan segala macam," ujarnya.
Pada 30 Agustus 2021 lalu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyerahkan 12 unit ambulans infeksius beserta perlengakapan medis pendukung kepada sejumlah bupati dan wali kota di Kalbar.
Ambulans infeksius itu diprioritaskan untuk percepatan penanganan darurat pandemi Covid-19 di Kalbar.