PONTIANAK, iNews.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Barat (Kalbar) diminta untuk tidak terlibat politik praktis. ASN juga diminta tak memosting sesuatu yang berbau politik di media sosial (medsos).
Hal itu disampaikan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalbar, Cornelis saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Ngabang, Landak, Selasa (26/7/2022).
Menurut anggota Komisi II DPR ini, keterlibatan ASN dalam politik praktis bisa merugikan karier mereka. Hal itu bisa terjadi pada kepala dinas, camat hingga kepala desa yang berisiko dicopot dari jabatannya.
"Karena itu akan sangat disayangkan mengingat lamanya waktu bapak ibu perlukan untuk mencapai jabatan tersebut," tuturnya.
Mantan Gubernur Kalbar ini mengingatkan para kepala dinas, camat hingga kades berhati-hati. Sebab, sudah ada beberapa yang menyosialisasikan orang-orang tertentu sebagai calon presiden, padahal tahapan pemilihan presiden 2024 masih jauh.
"Ini jangan sampai terjadi di Landak, karena jejak digital kita itu bisa dilacak," kata politisi PDIP ini.