KAPUAS HULU, iNews.id - Anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Cornelis meminta warga menghindari politik uang dalam Pilkada. Politik uang menurutnya bisa berwujud dalam banyak bentuk tak melulu berbentuk uang tunai.
"Praktik politik uang itu bisa dikemas melalui bantuan," kata Cornelis di Kapuas Hulu, Kamis (3/12/2020).
Dia mencontohkan politik uang bermodus saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Saksi yang dikerahkan melebihi jumlah ketentuan berlaku.
"Kemudian mereka diberikan imbalan uang," kata mantan Gubernur Kalbar ini.
Cornelis mengatakan masyarakat juga punya hak mengawal, mengawasi, dan menyukseskan pilkada. Oleh karena itu dia mengingatkan jika menemukan indikasi praktik politik uang, segera laporkan agar bisa segara ditindaklanjuti.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Cornelis mengatakan akan terus memantau, mengawal, dan mengawasi pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.
Dia pun mengingatkan juga adanya istilah serangan fajar menjelang pilkada yang merupakan praktik politik uang pada masa tenang. Cornelis meminta warga mewaspadai hal itu.
"Jangan coba-coba untuk melakukan kecurangan, baik itu oleh peserta pilkada maupun penyelenggara," kata kader PDIP ini.
Pada 9 Desember 2020, Kalimantan Barat akan menggelar pilkada di tujuh kabupaten yakni Kapuas Hulu, Melawi, Sambas, Sekadau, Bengkayang, Ketapang, dan Sintang.