SURABAYA, iNews.id – Pengadilan Tipikor Surabaya menggelar sidang kasus dugaan suap Wali Kota Mojokerto nonaktif Masud Yunus dengan agenda pembacaan tuntutan, Selasa (18/9/2018). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun kurungan penjara.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, Jaksa KPK Iskandar menilai terdakwa Wali Kota Mojokerto nonaktif Masud Yunus bersalah karena melanggar Pasal 5 Ayat 1a Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
“Menjatuhkan pidana empat tahun terhadap terdakwa Masud Yunus dikurangi masa tahanan dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan penjara,” kata Jaksa KPK Iskandar saat membacakan tuntutannya.
Selain itu, jaksa KPK juga menuntut hak politik terdakwa dicabut selama empat tahun. Pencabutan hak politik untuk tidak dipilih tersebut diberlakukan sejak putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.
Diketahui, Wali Kota Nonaktif Masud Yunus tersandung kasus korupsi pemberian suap terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Uang itu diberikan dengan tujuan memperlancar APBD Perubahan 2016 dan diserahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto.
Ketiganya pimpinan dewan masing-masing, Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua Umar Faruq, dan Wakil Ketua Abdullah Fanani. Mereka sudah lebih dahulu divonis 4 tahun penjara. Demikian pula dengan Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto yang mendapat vonis dua tahun penjara.
Jumlah uang suap yang diberikan pihak eksekutif terhadap pimpinan dewan mencapai hampir Rp2,5 miliar. Terdiri atas uang permintaan tambahan penghasilan dewan senilai Rp1,4 miliar, uang tambahan fee jasmas Rp573 juta, dan uang suap lainnya masing-masing Rp150 dan Rp300 juta.
Penasihat hukum terdakwa, Mahfud mengatakan, banyak fakta tidak diungkapkan dalam persidangan tetapi dimasukkan dalam surat tuntutan. Misalnya menyangkut nilai uang yang hanya mengacu dari berita acara, namun tidak mengambil dari keterangan saksi di pengadilan. “Kalau jaksa menuntut seperti itu kami menilainya hal yang normatif,” kata Mahfud.
Rencananya, sidang lanjutan kasus suap Wali Kota Mojokerto nonaktif Masud Yunus akan kembali digelar Selasa (25/9/2018) dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa.