MOJOKERTO, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), Selasa (24/4/2018). Sedikitnya 15 orang penyidik mengobok-obok ruang kerja orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut. Saat penggeledahan terjadi, bupati dan wakil bupati Mojokerto tidak ada di tempat.
Belum diketahui penggeledahan penyidik lembaga antikorupsi itu mendatangi kantor bupati. Namun, informasi beredar, penggeladahan berkaitan dengan sejumlah kasus pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten setempat.
Sebab, tak hanya ruang kerja bupati saja, penyidik juga menggeladah Kantor Dinas PUPR Mojokerto. Tak hanya itu, mereka juga menggeledah ruang kerja Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto Herry Suwito.
Informasi yang beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN), penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus suap pendirian tower yang melibatkan bupati. Sebab beberapa waktu lalu, sejumlah pejabat telah memenuhi panggilan KPK, begitu juga dengan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.
Pantauan iNews di lapangan, penyidik KPK ini mendatangi kompleks perkantoran Pemkab Mojokerto di Jalan Ahmad Yani, Kota Mojokerto sekitar pukul 11.00 WIB. Rombongan yang mengendarai lima mobil itu langsung memasuki gedung kantor petinggi pemerintah kabupaten (pemkab).
Tak lama setelah kedatangan mereka, penyidik yang datang dengan membawa koper itu langsung naik ke lantai dua menuju kantor bupati, wakil bupati dan sekda. Hingga pukul 14.00 WIB, penggeledahan masih terus berlangsung. Sementara sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terjebak di gedung tersebut lantaran pintu yang dikunci oleh penyidik KPK.
Kedatangan penyidik komisi antikorupsi itu sempat membuat suasana kantor bupati mencekam. Tampak Sekda Pemkab Mojokerto, Herry Suwito keluar dari gedung tersebut beberapa saat setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Herry memilih tutup mulut saat ditanyai sejumlah wartawan. Pria berkaca mata itu langsung meninggalkan gedung kantor dan ditengarai pergi ke rumah dinas bupati. Sementara salah satu ASN di area perkantoran bupati menyebut, KPK melakukan penyegelan di ruang kerja bupati, wakil bupati dan sekda.
“Saya dijadikan saksi penyegelannya,” ujar Kasi Keamanan Lingkungan Setdakab Mojokerto, Sartono.